Mahasiswa UIR Desak Pemerintah Tuntaskan Persoalan Kabut Asap
Mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau membawa tuntutan terkait penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Tuntutan tersebut dibawa dalam aksi bertajuk “RIAU BLUR, RIAU DARURAT ASAP!!” di depan Kantor Gubernur Provinsi Riau, Selasa (13/10) pukul 14.30 WIB.
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi kualitas udara di Riau yang memburuk akibat kabur asap. Media Center Riau melaporkan konsentrasi partikel halus PM2.5 mencapai 251,4 mikrogram per meter kubik pada Rabu (07/10). Sehari kemudian, konsentrasi PM2.5 dilaporkan berada pada rentang 164,6-215,5 mikrogram per meter kubik. Meskipun ada penurunan, angka tersebut tetap memerlukan perhatian terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat.
Selain itu. Berdasarkan laman informasi titik panas dari Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada 13 Oktober. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat tidak ada titik panas di Provinsi Riau. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan dampak kabut asap yang telah terjadi sebelumnya.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru mencatat sejumlah kasus gangguan kesehatan secara kumulatif sejak 25 Agustus 2026. Data tersebut meliputi 9.816 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 892 kasus asma, 498 kasus iritasi kulit, dan 328 kasus iritasi mata berupa konjungtivitis. Dalam data yang disampaikan. total kasus tercatat sebanyak 11.707 per tanggal 13 oktober 2026.
Menurut laporan berita Riau Online yang diterbitkan pada Minggu (11/10), Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, S.F. Hariyanto menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi tetangga menjadi salah satu sumber kabut asap yang menyelimuti wilayah Riau.
“Ini adalah kiriman dari tetangga kita, dari Sumatera Selatan, Jambi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak dapat sepenuhnya membendung asap yang terbawa angin di wilayah lain. Masyarakat pun diminta tetap waspada terhadap dampak kabut asap, terutama yang berkaitan dengan kesehatan.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu persoalan yang disoroti massa dalam aksi demonstrasi. Presiden Mahasiswa UIR, Muhammad Ramadhanu Hasibuan, mempertanyakan langkah kongkret Pemerintah Provinsi Riau dalam menangani kabut asap, meskipun sebagian asap disebut berasal dari luar wilayah Riau.
“Aksi kami tadi membawa tiga tuntutan, pertama itu asap dari Sumatera Selatan dan Jambi itu, ke Riau. Bagaimana solusi yang ada di Riau? karena statement-statement yang keluar dari gubernur begitu, masak iya gubernur menyampaikan saya gak tahu, katanya. Ia juga mengatakan saya gak bisa menutup langit, biar asap gak kesini,” tuturnya.
Selain menuntut langkah konkret penanganan kabut asap, Danu beserta massa mendesak pemerintah mengusut tuntas karhutla dan penegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Yang kedua itu, tentang bagaimana aspek yang kita bawa, seperti penegak hukumnya. Ini ada, setahu saya, ada lima puluh enam pelaku yang ketangkap. Namun kita cross check yang belakang-belakangnya itu, hanya petani. Kenapa tidak dilihat belakangnya siapa? Hanya bagian kecil, dia yang terdampak, tapi terbanyaknya dia yang tertangkap,” ucapnya.
Selain menuntut pencegahan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap, massa menyampaikan keresahan atas dampak kabut asap yang melanda sebulan terakhir. Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Riau memperhatikan kondisi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Mereka berharap pemerintah melindungi masyarakat agar dapat bekerja, bersekolah, dan menjalani aktivitas sehari-hari.
“Dan yang ketiga, kita melihat aspek-aspek yang ada, tiga aspek lagi dari poin ketiga. Yaitu, yang pertama pendidikan, kita melihat pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pembelajaran ini, mohon maaf, di kelas saja kita sedikit kurang kondusif, apalagi online. Dan satu lagi, kawan-kawan di daerah, yang tidak mendapat jaringan, jelas Danu.
Di lokasi aksi, massa berkumpul di depan gerbang Kantor Gubernur Provinsi Riau dan berhadapan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Massa berharap Plt. Gubernur Riau dapat menemui mereka secara langsung untuk menerima tuntutan yang disampaikan.
Namun, gubernur tidak kunjung menemui massa di lokasi demonstrasi. Situasi tersebut turut memengaruhi jalannya aksi. Massa menyatakan tidak akan membacakan tuntutan sebelum S.F. Hariyanto menemui mereka. Massa juga menyepakati rencana untuk menggelar aksi lanjutan.
“Mungkin tadi kami juga ada dinamika-dinamika yang ada di lapangan. Kami juga sepakat bahwasannya kami tidak akan membacakan tuntutan sebelum S.F. Hariyanto menemui kami. kami juga sepakat akan menggelar demo jilid kedua, jelasnya.
Muhammad Ramadhanu Hasibuan juga menyampaikan kekecewaannya karena gubernur tidak menemui massa. Ia mempertanyakan informasi mengenai kondisi kesehatan gubernur yang beredar di media dan menyatakan bahwa pihaknya belum memperoleh penjelasan langsung yang di anggap memadai.
“Saya juga bingung, S.F. Hariyanto dinyatakan di dalam media itu sakit. Tapi apa buktinya, kan kita tidak tahu. Tadi kita minta untuk memperjelas, bahwasannya dia sakit itu. Ya, apalah solusi dari mereka? Tapi tidak berani. Malahan kami disuruh membaca media. Ya, di media semua bisa diliku-liku begitu. Kami tidak percaya, kenapa tidak memberikan bukti kepada kami. Itu kekecewaan kami, sedangkan, S.F. hariyanto itu, alumni Universitas Islam Riau. Kenapa adik-adik yang berada di depan Kantor Gubernur tidak mau ditemuinya, tutupnya
Massa menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Riau memberikan penjelasan dan langkah konkrit dalam penanganan kabut asap, mengusut kasus karhutla, serta melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan.
Penulis: Adit Dwi Putra
Editor: Airlangga Kepri Nusantara, Femi Syafri Ananda
Foto: Airlangga Kepri Nusantara