Nobar Film Pesta Babi: Soroti Krisis Ruang Hidup dan Pemusnahan Hutan Adat Papua

Penulis: Novi Anastasha

Mahasiswa dan masyarakat umum memadati halaman Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Islam Riau (UIR), Kamis malam (21/5/2026), dalam kegiatan Kamis Merah: Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi.

Kegiatan ini diinisiasi oleh komunitas Rangurai yang berkolaborasi dengan berbagai organisasi mahasiswa dan  komunitas lain diantaranya AKLaMASI, Dewan Mahasiswa (DEMA) UIR, Badan Pemilihan Raya Mahasiswa (BPRM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIR, BEM FAPERTA (Fakultas Pertanian), BEM FAI (Fakultas Agama Islam), BEM FT (Fakultas Teknik), BEM FIKOM (Fakultas Ilmu Komunikasi), BEM FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), BEM FH (Fakultas Hukum), BEM FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), BEM FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Himpunan Mahasiswa Agroteknologi (HIMAGROTEK), Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Universitas Islam Riau (KSR PMI Unit UIR), Gerakan Pramuka Universitas Islam Riau, Keluarga Mahasiswa Buddhis (KMB), DEMA-FP (Fakultas Pertanian), Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Riau (MAPALA-UIR), Himpunan Mahasiswa Agribisnis Universitas Islam Riau (HIMAGRON), Himpunan Mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau (HMK), Himpunan Mahasiswa Manajemen (HIMMEN), Himpunan Mahasiswa Perikanan (HIMAPIKAN), Pondok Belantara Adventure Riau, Aksi Kamisan Pekanbaru, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan (HMJ EP).

Acara dimulai sejak sore hari melalui rangkaian Kamis Merah yang diisi dengan musik, orasi, mimbar bebas, dan monolog. Memasuki malam, Acara dilanjutkan dengan pembukaan, penayangan film, diskusi bersama narasumber, puisi hingga penandatanganan petisi solidaritas untuk masyarakat adat Papua.

“Pesta Babi” memotret kehidupan masyarakat adat Papua yang perlahan kehilangan ruang hidup mereka akibat ekspansi proyek pangan dan energi. Hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan, identitas budaya sekaligus penopang ekonomi masyarakat adat, justru beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan dan proyek strategis nasional.

Dalam film tersebut dijelaskan bahwa eksploitasi terhadap Papua bukanlah persoalan baru. Hal itu telah berlangsung sejak lama, bermula dari aktivitas pertambangan Freeport, perburuan kulit buaya, eksploitasi ikan arwana, hingga proyek pangan dan industri yang kini terus meluas di wilayah Papua bagian barat.

Hingga saat ini, pembukaan lahan untuk perkebunan tebu penghasil bioetanol serta perluasan kebun sawit untuk proyek biodiesel disebut menjadi penyebab menyusutnya kawasan hutan adat karena menghabiskan 2,5 juta hektare terancam oleh proyek pangan dan industri Pemerintah. Film dokumenter ini juga menyinggung bagaimana operasi militer bersenjata di Papua telah berlangsung sejak 1965 dan jumlah aparat keamanan di wilayah tersebut terus bertambah dengan dalih menjaga stabilitas dan menghadapi kelompok separatis.

Film dokumenter ini menghadirkan kisah lima warga asli Papua yang terdampak langsung oleh proyek penguasa, ada Yasinta Moiwend dari suku Malind di Merauke, Natalis Buer dari Distrik Tanah Miring, Vincen Kwipaulo dari suku Yei, Hendrikus Franky Woro, serta Wilem Kimko tokoh adat Muyu.

Vincen Kwipaulo  menceritakan bahwa masyarakat adat sebenarnya telah memberikan tanda merah di pohon-pohon sebagai penanda wilayah adat mereka. Namun tanda tersebut diabaikan begitu saja oleh perusahaan dan aparat yang masuk ke kawasan hutan.

Hendrikus Franky Woro, wilayah adatnya mendapat tekanan aparat agar masyarakat menandatangani kontrak perusahaan yang akan beroperasi di kawasan mereka. Intimidasi dan ancaman disebut menjadi hal yang berulang ketika masyarakat adat menolak proyek-proyek tersebut.

Salah satu kutipan kalimat masyarakat Papua dalam film dokumenter yang paling menyita perhatian peserta nobar ialah,

“Percuma kita hidup di negara merah putih, tetapi negara merah putih tidak melindungi kami.”

Piden, perwakilan Himpunan Mahasiswa Papua Riau, mengungkapkan bahwa masyarakat adat tidak diberi ruang untuk memilih maupun menyampaikan aspirasi sebelum pemerintah menjalankan proyek besar di wilayah tanah adat Papua.

“Mereka tidak mengoordinasikan dengan masyarakat. Mereka mengancam dengan berbagai hal. Jika masyarakat menghalangi atau menolak, mereka akan mengancam dengan senjata. Dan jika masyarakat yang ada melawan, itu langsung ditembak mati. Jadi banyak rakyat yang mengorbankan diri demi tanah adat mereka,” ujarnya.

Alih-alih memperkuat lahan pertanian masyarakat yang telah ada, pemerintah justru membuka lahan baru. Dampaknya tidak hanya pada kerusakan ekologis, tetapi juga pada perubahan sosial masyarakat Papua.

Theodore, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Papua, mengungkapkan bahwa hutan adat bukan hanya sebuah tempat, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas masyarakat dan sumber kehidupan masyarakat Papua.

“Kami, masyarakat adat Papua, bisa hidup tanpa uang, tapi kami tidak bisa hidup tanpa tanah, hidup tanpa adat. Hutan Papua menjadi sumber kehidupan bagi kami dan kami tidak bisa hidup tanpa hutan Papua. Kami ingin hidup di atas tanah kami sendiri,” jelasnya.

Presiden Mahasiswa UIR yaitu Danu, menyebut kegiatan nobar dan diskusi ini penting agar masyarakat dapat memahami persoalan Papua secara lebih utuh dan kritis.

“Nobar ini dilakukan agar kita paham dulu bagaimana isi filmnya. Kita melihat ini sebagai provokator atau bukan, karena kita tidak tahu kebenarannya. Apakah ini gerakan yang sudah distruktural dari pemerintah atau memang sebuah kebijakan. Lebih baik kita membedah bersama seperti apa film ini,” ujar PRESMA UIR.

Selain membahas konflik agraria dan penggusuran hutan adat, film ini juga mengangkat makna “Pesta Babi” bagi masyarakat Papua. Berbeda dengan pesta pada umumnya, pesta babi di Papua membutuhkan persiapan hingga belasan tahun. Babi tidak diperjualbelikan atau dipelihara di kandang, melainkan dilepas di hutan dan dicari kembali saat pesta akan dilaksanakan.

Tradisi tersebut bukan sekadar seremoni adat, tetapi juga menjadi cara masyarakat menjaga keseimbangan hutan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat memberikan penghormatan kepada penjaga hutan sebagai bentuk terima kasih karena telah merawat ruang hidup bersama agar tidak punah.

Di akhir kegiatan, peserta menandatangani petisi dukungan terhadap masyarakat adat Papua dan menyanyikan lagu solidaritas bersama. Suasana malam itu dipenuhi refleksi, kritik, dan seruan agar masyarakat luas melihat Papua bukan hanya dari sudut pandang politik dan keamanan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan, lingkungan, dan hak hidup masyarakat adat.

“Jangan biarkan kami sendiri,” tutup Theodore.

Editor: Femi Syafri Ananda, Airlangga Kepri Nusantara

Dokumentasi: Nur Rahma