Keadilan Ekologis Menjelang Tahun Politik


Penulis: Rahmat Amin Siregar


Tahun politik telah menjelang. Pesta demokrasi dalam pemilihan wakil rakyat baik legislatif maupun eksekutif itu melibatkan banyak aspek. Tak terkecuali konsolidasi partai politik mengusung calon-calon pilihan masyarakat secara umum. Pesta demokrasi tersebut tak dapat dipandang secara sederhana, dalam kurun setahun sebelum pemilu kerap ditandai sebagai persiapan konsolidasi kekuatan elit politik. Termasuk pula oligarki.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) wilayah Riau menggelar diskusi yang menyoal permasalahan diatas, pada Jumat, (14/04) lalu. Walhi melihat kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Hal ini disampaikan Susanto Kurniawan yang merupakan Dewan Nasional Walhi Nasional.

“Pemimpin ke depan itu harus memiliki misi dan visi kerakyatan, dan berpegang teguh pada amanah konstitusi UUD 1945 dan cita-cita reformasi,” ungkap Susanto dalam agenda politik hijau sebagai perubahan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat.

Lebih lanjut, kata Susanto, agenda perubahan yang didorong oleh Walhi untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang berlandaskan penghormatan pada  Hak Asasi Manusia (HAM) dan konstitusi. Selain itu, perhatian lainnya yakni pada upaya pemulihan multi krisis ekologi.

Sedangkan Jasmi, Dewan Daerah Walhi Riau, dalam menyoal politik hijau di Riau menekankan  agar pengarusutamaan masalah lingkungan menjadi perhatian utama. Salah satu fokus Walhi untuk memulihkan juga melindungi lingkungan hidup dengan mendesak negara mengakui daerah kelola rakyat yang semakin sempit karena perluasan izin-izin perusahaan besar.

Di Riau sendiri, kerusakan alam dan bencana ditemukan di kawasan hutan dan lahan perusahaan. Ada empat fokus lainnya dalam agenda politik hijau yang digaungkan Walhi; memastikan negara menjadi benteng perlindungan HAM, menjadikan rakyat sebagai aktor utama, mendesak negara menyelesaikan konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan mendorong negara memberi pengakuan dan perlindungan kepada perempuan dalam pengelolaan SDA.

“Keputusan politik dalam sebuah negara demokrasi menjadi putusan akhir untuk menjustifikasi pelaksanaan pembangunan,” kata Riko Kurniawan, Direktur Paradigma sembari memaparkan hasil survei Kompas yang mengungkapkan bahwa isu lingkungan menjadi salah satu perhatian, bila pemilu dilaksanakan pada saat itu.

Namun hal Ini berbanding terbalik dari skala prioritas partai politik, menurut Riko isu lingkungan belum menjadi perhatian utama dari partai politik itu sendiri.

Sementara Azlaini Agus memandang adanya kemunduran tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran pada generasi muda.

“Saya melihat dalam 10 tahun belakang adanya degradasi tiga nilai tersebut dikalangan anak muda,” kata Azlaini yang melihat fenomena pada mahasiswa di beberapa kampus Riau.

Ia memandang dalam menggantungkan harapan pada  pemilih generasi yang memiliki 40 persen suara, haruslah dibuatkan konsep yang jelas. Apalagi, Azlaini menegaskan agenda politik hijau haruslah ditangan pemimpin yang tepat di masa mendatang. Ia juga menyarankan kampanye yang menyeluruh, simultan dan massif kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang peduli isu lingkungan.


Editor: Arif Widyantiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *